Dhanavarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menciptakan gebrakan legislatif dengan lolosnya rancangan undang-undang bertajuk “One Big Beautiful Bill” di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada 22 Mei 2025. Dengan hasil pemungutan suara yang sangat tipis, 215–214, RUU ini menjadi simbol kuat dari agenda fiskal dan sosial Trump menjelang Pilpres mendatang. Melalui cuitan di platform Truth Social, Trump menyebut RUU ini sebagai “bagian legislasi paling signifikan dalam sejarah negara ini.”
Trump mendesak Senat AS untuk segera menyetujui RUU tersebut dan mengirimkannya ke mejanya untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Ia memuji Ketua DPR Mike Johnson dan seluruh anggota Partai Republik yang memberikan suara dukungan. Dalam cuitannya, Trump tidak hanya menyampaikan kemenangan legislatif, tetapi juga menyisipkan retorika yang keras terhadap Partai Demokrat, menuding mereka kehilangan arah dan mendukung kebijakan sosial yang menurutnya “tidak akan pernah kembali terjadi.”
Isi RUU mencakup reformasi pajak besar-besaran, insentif pembelian kendaraan buatan dalam negeri, pemotongan pajak atas tips dan lembur, hingga peluncuran “Trump Savings Accounts” bagi bayi yang lahir antara akhir 2024 hingga awal 2029. RUU ini juga memuat peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan perbatasan, termasuk kenaikan gaji untuk petugas ICE dan Border Patrol, serta dana sebesar US$46,5 miliar untuk memperkuat infrastruktur perbatasan.
Dampak Ekonomi dan Fiskal
RUU “One Big Beautiful Bill” mencerminkan keberlanjutan arah kebijakan fiskal Trump yang pro-pemotongan pajak dan pro-stimulus domestik. Beberapa ketentuan pajak dari UU pemotongan pajak 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) diperluas dan dijadikan permanen. Insentif lain mencakup kredit pajak anak hingga US$2.500, serta penghapusan pajak atas penghasilan lembur dan tip.
Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan RUU ini berpotensi menambah defisit anggaran hingga US$3,8 triliun dalam 10 tahun ke depan. Kritik muncul karena pembatalan sejumlah insentif energi bersih, yang dapat berdampak pada lebih dari US$500 miliar nilai proyek energi terbarukan yang telah diumumkan sejak 2022. Ini memicu kekhawatiran dari pelaku industri energi dan kelompok lingkungan.
Di sisi lain, Trump dan pendukungnya berargumen bahwa insentif pajak dan insentif belanja dalam negeri akan mendorong pertumbuhan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kelas menengah AS.
Reaksi Politik: Terbelah Tajam
RUU ini memicu reaksi beragam dari spektrum politik. Kalangan konservatif memuji RUU sebagai tonggak sejarah dalam memperkuat ekonomi nasional dan menegaskan kembali posisi AS sebagai negara pro-produksi dalam negeri. Namun, tidak sedikit pihak dari dalam Partai Republik sendiri yang mempertanyakan skala pengeluaran militer dan tidak adanya perbaikan dalam sistem pajak sosial seperti Jaminan Sosial.
Tokoh-tokoh Demokrat mengkritik RUU ini sebagai langkah mundur terhadap agenda sosial dan iklim, serta memberi keuntungan besar bagi golongan atas dan perusahaan besar.
Meski telah lolos DPR, masa depan RUU ini di Senat masih belum pasti. Dengan komposisi kursi yang lebih seimbang, perdebatan panjang diperkirakan akan terjadi, terutama menyangkut aspek pembiayaan, pemangkasan program sosial, dan implikasi fiskal jangka panjang.(DV-1)
